News
RUU Hukum Perdata Internasional: Jawaban untuk Persoalan Hukum Lintas Negara yang Makin Kompleks
Di tengah derasnya arus globalisasi, mobilitas warga negara, investasi asing, perkawinan campuran, hingga pekerjaan lintas negara terus meningkat. Ironisnya, ketentuan Hukum Perdata Internasional (HPI) di Indonesia hingga kini masih tersebar di berbagai peraturan, dan sebagian besar bahkan masih merujuk pada hukum warisan kolonial — yakni Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB) Staatsblad 1847 No. 23, khususnya Pasal 16, 17, dan 18, yang sifatnya masih sangat terbatas pada aspek teritorial.
Tim Redaksi
24 Sep 2026
5 min
Baca Selengkapnya