Laporan Tahunan PT Wajib Lewat SABH: Teguran Desember 2026, Blokir Mulai Januari 2027 - iDE Tax & Legal
Loading...
Senin - Jumat  |  08:00 - 17:00 WIB
Laporan Tahunan PT Wajib Lewat SABH: Teguran Desember 2026, Blokir Mulai Januari 2027
news

Laporan Tahunan PT Wajib Lewat SABH: Teguran Desember 2026, Blokir Mulai Januari 2027

Kembali ke semua artikel

Bagi direksi, laporan tahunan kini bukan lagi urusan internal antara direksi dan pemegang saham. Sejak Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 berlaku, hasil persetujuan laporan tahunan wajib dilaporkan ke Kementerian Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Ditjen AHU kini telah menetapkan jadwal sanksinya: teguran tertulis pada Desember 2026, lalu pemblokiran akses SABH mulai 2 Januari 2027. Masih ada waktu untuk berbenah, tetapi tidak banyak.

Apa yang Berubah?

Permenkum 49/2025 berlaku efektif sejak 17 Desember 2025 dan menggantikan Permenkumham 21/2021. Pasal 16 menegaskan bahwa laporan tahunan disusun direksi, ditelaah dewan komisaris, lalu disampaikan kepada RUPS. Perubahan utamanya ada pada tahap setelah RUPS: persetujuan atas laporan tahunan harus dituangkan dalam akta notaris, kemudian disampaikan kepada Menteri melalui SABH.

Alurnya dapat diringkas sebagai berikut: direksi menyusun laporan, dewan komisaris menelaah, RUPS menyetujui, notaris membuat akta, dan akta disampaikan melalui SABH. Sejak 1 Juni 2026, Ditjen AHU mewajibkan penyampaian melalui SABH.

Jadwal Penting yang Perlu Dicatat

Ditjen AHU, melalui pengumuman resmi pada 27 Oktober 2026, menetapkan beberapa tanggal berikut:

1 November 2026: batas 30 hari untuk menyampaikan akta notaris persetujuan laporan tahunan, dihitung sejak akta ditandatangani.

1–31 Desember 2026: periode teguran tertulis bagi PT yang belum memenuhi kewajiban pelaporan periode 2025.

2 Januari 2027: pemblokiran akses SABH mulai dapat diberlakukan.

2 Januari–30 Juni 2027: periode penyampaian laporan tahunan untuk tahun buku 2026.

31 Desember 2026: batas pengajuan yang mendapat tarif PNBP Rp0 untuk pemberitahuan persetujuan laporan tahunan (Permenkum 13/2026).

Perlu dicatat bahwa 2 Januari 2027 adalah jadwal pemberlakuan sanksi, bukan tanggal pemblokiran otomatis bagi semua PT yang terlambat. Pasal 17 dan 18 Permenkum 49/2025 mengatur sanksi secara bertahap: teguran tertulis lebih dulu, dan pemblokiran menyusul jika kewajiban belum dipenuhi dalam 30 hari sejak notifikasi teguran di SABH.

Apa Saja Isi Laporan Tahunan?

Pasal 16 ayat (6) Permenkum 49/2025 menetapkan tujuh komponen minimal, yang pada dasarnya mengikuti Pasal 66 UU Perseroan Terbatas:

Laporan keuangan (neraca, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan).

Laporan kegiatan perseroan.

Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

Rincian masalah yang timbul selama tahun buku dan memengaruhi kegiatan usaha.

Laporan pelaksanaan tugas pengawasan dewan komisaris.

Nama anggota direksi dan dewan komisaris.

Gaji dan tunjangan direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan dewan komisaris.

Kesalahan yang masih sering terjadi adalah menyamakan laporan tahunan dengan laporan keuangan. Laporan keuangan hanya satu dari tujuh komponen.

Konsekuensi Jika Tidak Melapor

Sanksi administratif bertahap berupa teguran tertulis, lalu pemblokiran akses SABH. Pemblokiran bukan sekadar urusan administrasi, karena akses SABH dibutuhkan untuk banyak layanan badan hukum, seperti perubahan susunan direksi dan komisaris atau perubahan anggaran dasar. Akibatnya, aksi korporasi seperti pergantian pengurus, masuknya investor, atau restrukturisasi dapat tertunda.

Perusahaan yang sudah terblokir masih dapat mengajukan pembukaan blokir, tetapi ada tarif PNBP dan proses lanjutan yang harus dilalui. Mencegah hampir selalu lebih murah dan lebih cepat daripada memulihkan.

Langkah Praktis untuk Direksi

Periksa status tahun buku 2025. Pastikan laporan tahunan sudah ditelaah komisaris, disetujui RUPS, dan persetujuannya sudah dituangkan dalam akta notaris.

Hitung batas 30 hari dari tanggal akta ditandatangani, lalu konfirmasikan kepada notaris bahwa pelaporan di SABH sudah masuk, dan simpan bukti penerimaannya.

Pantau notifikasi SABH dan email administrasi perseroan. Hitungan 30 hari sebelum pemblokiran dimulai dari tanggal notifikasi teguran, bukan dari tanggal pemberlakuan sanksi.

Manfaatkan tarif PNBP Rp0 sebelum 31 Desember 2026. Tarif ini hanya membebaskan PNBP, bukan biaya notaris atau jasa pendampingan.

Jadwalkan RUPS tahunan 2027 lebih awal. RUPS tahunan tetap wajib diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir.

PT yang baru didirikan pada 2026 atau belum menyelesaikan tahun bukunya diarahkan menyampaikan laporan pada periode pelaporan berikutnya.



Kewajiban ini sebenarnya sederhana jika dikerjakan berurutan, tetapi akibat kelalaiannya bisa merembet ke seluruh aktivitas korporasi. Periode hingga akhir tahun adalah kesempatan terbaik untuk membereskan pelaporan tahun buku 2025 sebelum sanksi berjalan.

Tidak yakin status pelaporan PT Anda sudah aman? Tim iDE Tax & Legal dapat membantu memeriksa status RUPS dan akta, menyusun laporan tahunan, serta mengurus pelaporan SABH. [Cek status pelaporan PT Anda sekarang]

33 kali dilihat