Pemerintah memperbarui ketentuan terkait pembayaran utang dan sanksi pajak — dan perubahan ini lebih menguntungkan wajib pajak dari ketentuan sebelumnya
Sejak 2 Oktober 2026, ada aturan baru yang berlaku di bidang perpajakan. PMK Nomor 71 Tahun 2026 resmi mengubah beberapa ketentuan yang selama ini menjadi beban bagi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan — baik pokok utang maupun sanksi administratif.
Perubahan ini membawa sejumlah ketentuan yang lebih menguntungkan wajib pajak. Namun seperti kebanyakan regulasi perpajakan, manfaatnya tidak datang otomatis — hanya mereka yang memahami aturannya dan bergerak tepat waktu yang bisa memanfaatkannya secara optimal.
Mekanisme Pembayaran Utang Pajak Kini Berubah
Selama ini, setiap pembayaran yang dilakukan wajib pajak langsung dibagi secara proporsional antara pokok utang dan sanksi administratif. Dampaknya, meskipun sudah membayar dalam jumlah besar, pokok utang belum tentu langsung lunas — karena sebagian selalu dialihkan ke pembayaran sanksi.
PMK 71/2026 mengubah mekanisme ini. Pembayaran kini diprioritaskan sepenuhnya untuk melunasi pokok utang pajak terlebih dahulu. Baru setelah pokok lunas, kelebihan pembayaran diperhitungkan terhadap sanksi administratif. Dengan perubahan ini, proses pelunasan pokok menjadi lebih cepat — dan sanksi yang tersisa masih bisa dimohonkan pengurangan secara terpisah.
Ilustrasi: pokok Rp500 juta + sanksi Rp100 juta → bayar Rp500 juta = pokok lunas. Sanksi Rp100 juta masih bisa diajukan permohonan pengurangan.
Sanksi Administratif Bisa Dikurangi atau Dihapus
PMK 71/2026 juga menyempurnakan ketentuan mengenai permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Ini bisa menjadi celah yang signifikan bagi perusahaan yang memiliki tunggakan sanksi cukup besar.
Fasilitas ini tidak diberikan secara otomatis. Wajib pajak harus mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan. Yang perlu diperhatikan, tidak semua sanksi bisa dimohonkan — sanksi yang timbul dari proses keberatan, banding, atau peninjauan kembali dikecualikan dari mekanisme ini. Sebelum mengambil langkah, identifikasi dulu jenis sanksi dan dasar penerbitannya.
⚠ Penting: PMK ini bukan kebijakan pemutihan pajak. Pokok utang pajak tetap wajib dilunasi penuh.
Prosedur Keberatan: Ada yang Perlu Diantisipasi
PMK 71/2026 juga memperketat beberapa ketentuan dalam prosedur keberatan pajak. Ini perlu dipahami agar perusahaan tidak kecolongan di tengah proses.
Jika wajib pajak memilih untuk tidak hadir dalam pembahasan keberatan, wajib pajak dapat menyampaikan surat tanggapan hasil penelitian keberatan — dan harus dikirim paling lambat 10 hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Untuk Hadir dikirimkan.
Selain itu, kewenangan DJP dalam proses penelaahan keberatan juga diperluas:
- DJP kini berwenang bertukar informasi dengan otoritas pajak luar negeri
- DJP dapat meminta atau meminjam buku, catatan, dan data wajib pajak
- DJP dapat melakukan peninjauan langsung ke lokasi wajib pajak jika diperlukan
Kelengkapan dokumentasi dan ketepatan tenggat waktu dalam proses keberatan menjadi jauh lebih krusial dari sebelumnya.
Langkah Konkret yang Bisa Diambil Sekarang
Peluang dari PMK 71/2026 nyata — tapi hanya bisa dimanfaatkan oleh perusahaan yang bergerak lebih awal. Berikut langkah yang bisa segera dilakukan:
- Inventarisasi seluruh utang pajak dan sanksi administratif yang masih terbuka
- Identifikasi jenis ketetapan pajak dan dasar penerbitan sanksi
- Evaluasi apakah perusahaan memenuhi syarat pengurangan atau penghapusan sanksi
- Siapkan dokumen pendukung dan perhatikan batas waktu pengajuan
- Susun strategi pembayaran dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap arus kas
Artikel ini disusun untuk tujuan edukasi dan pemahaman umum. Informasi yang disampaikan bersifat ringkasan dan tidak menggantikan konsultasi perpajakan secara profesional. Setiap situasi perpajakan memiliki konteks yang berbeda — pastikan keputusan yang diambil sudah berdasarkan analisis yang sesuai dengan kondisi spesifik perusahaanmu. Butuh bantuan memahami dampak PMK 71/2026 terhadap kondisi pajak perusahaanmu? Tim kami siap membantu