Lapor RUPST Sekarang atau Bayar Buka Blokir: Ini Biaya Resmi Buka Blokir SABH - iDE Tax & Legal
Loading...
Senin - Jumat  |  08:00 - 17:00 WIB
Lapor RUPST Sekarang atau Bayar Buka Blokir: Ini Biaya Resmi Buka Blokir SABH
Legal Update

Lapor RUPST Sekarang atau Bayar Buka Blokir: Ini Biaya Resmi Buka Blokir SABH

Kembali ke semua artikel

Perseroan yang lalai melaporkan persetujuan RUPS Tahunan ke SABH menghadapi teguran tertulis lalu pemblokiran akses. Membuka blokirnya kini ada tarif resminya, yaitu Rp1 juta atau Rp2 juta per persetujuan, bergantung pada status wajib audit perseroan.

Kewajiban yang sering terlewat

UU Perseroan Terbatas mewajibkan RUPS Tahunan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. Untuk tahun buku Januari–Desember 2025, batasnya 30 Juni 2026. Permenkum 49/2025 menambahkan kewajiban kedua yang kerap dianggap beres begitu RUPS selesai: persetujuan laporan tahunan yang dituangkan dalam akta notaris harus disampaikan ke Menteri Hukum melalui SABH, paling lama 30 hari sejak akta ditandatangani. Jadi RUPS yang sudah digelar belum cukup. Pelaporannya yang menentukan status perseroan di sistem

Berapa biaya resminya

Besaran biaya diatur dalam PP 30/2026 tentang jenis dan tarif PNBP Kementerian Hukum, yang ditandatangani 2 Juli 2026 dan berlaku sejak 1 Agustus 2026:

Pembukaan pemblokiran status badan hukum: Rp2 juta per persetujuan untuk perseroan wajib audit, Rp1 juta untuk yang tidak wajib audit.

Penyampaian pemberitahuan persetujuan laporan tahunan (jika terlambat): Rp500 ribu untuk perseroan wajib audit, Rp250 ribu untuk yang tidak wajib audit.

Satu catatan istilah: ini tarif PNBP, bukan “denda” dalam arti hukuman per hari keterlambatan. Meski begitu, bagi perseroan yang terlambat, biayanya terasa seperti denda. Sumber yang saya baca juga belum menegaskan apakah kedua tarif di atas wajib dibayar sekaligus dalam satu kasus keterlambatan

Kapan sanksi berjalan

Menurut ringkasan Ortax, tenggat pelaporan tahunan periode 2025 diperpanjang sampai November 2026. Sanksinya bertahap:

1–31 Desember 2026: teguran tertulis.

Mulai 2 Januari 2027: pemblokiran akses SABH bagi perseroan yang belum memenuhi kewajiban.

Ada juga relaksasi PNBP Rp0 untuk penyampaian akta notaris persetujuan laporan tahunan sampai 31 Desember 2026. Artinya, melapor sekarang masih gratis, sedangkan terlambat berarti membayar tarif di atas

Apa dampak blokir bagi bisnis

Blokir akses SABH bukan sekadar urusan administrasi. Selama terblokir, perseroan terhambat mengubah data direksi dan komisaris, mengubah data pemegang saham, dan mengubah anggaran dasar. Dalam praktik, itu bisa menahan masuknya investor baru, pergantian pengurus, atau pengajuan pinjaman yang mensyaratkan data perusahaan terkini. Itu inferensi saya dari dampak yang disebut sumber, jadi cek ke notaris atau konsultan hukum untuk kasus Anda.

Yang perlu dilakukan sekarang

Cek apakah RUPS Tahunan tahun buku 2025 sudah digelar dan didokumentasikan.

Pastikan akta notaris persetujuan laporan tahunan sudah disampaikan ke SABH, atau segera sampaikan sebelum 31 Desember 2026 selagi PNBP-nya Rp0.

Tentukan status wajib audit perseroan, karena menentukan tarif Rp1 juta atau Rp2 juta.

Bila akses sudah terblokir, siapkan biaya pembukaan blokir dan ajukan melalui prosedur yang berlaku.

Jadwalkan ulang kalender kepatuhan, karena penyampaian laporan tahun 2026 dibuka mulai 2 Januari sampai 30 Juni 2027.

18 kali dilihat