Pemerintah menerapkan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) sejak 25 September 2026 untuk memungut PPN atas barang dan jasa digital dari luar negeri. Ini bukan pajak baru dan tarif PPN tidak berubah. Pemungutan dilakukan enam issuer awal (BRI, Mandiri, BNI, BTN, BSI, LinkAja) terhadap transaksi yang belum dipungut lewat PMSE. Transfer dana dan remittance bukan objek PPN.
Jakarta – Pemerintah resmi menerapkan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) sejak 25 September 2026. Sistem ini dipakai untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital lintas negara yang dilakukan konsumen di Indonesia.
Penerapan ini menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan PPN terhadap Transaksi Digital Luar Negeri yang Dilakukan melalui SPP-TDLN.
Menyesuaikan dengan Ekonomi Digital
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut SPP-TDLN sebagai langkah menyesuaikan administrasi perpajakan dengan perkembangan transaksi digital lintas negara. Ia mengatakan semakin banyak barang dan jasa digital dari luar negeri yang dimanfaatkan konsumen di Indonesia, sehingga pemungutan PPN perlu mengikuti perkembangan transaksi dan sistem pembayaran.
DJP menegaskan SPP-TDLN bukan pajak baru dan tidak mengubah tarif PPN. Sistem ini hanyalah mekanisme baru pemungutan PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri, dengan tarif yang tetap mengikuti UU PPN.
Cara Kerja dan Pencegahan Pemungutan Ganda
SPP-TDLN memanfaatkan informasi dari sistem pembayaran untuk mengidentifikasi transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria pemungutan PPN. Jika memenuhi ketentuan, PPN dipungut melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Sistem ini hanya menyasar transaksi yang belum dipungut PPN melalui mekanisme PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dengan begitu, tidak terjadi pemungutan ganda atas transaksi yang sama. Contoh transaksi yang tercakup antara lain pembelian aplikasi atau perangkat lunak dan layanan cloud dari luar negeri, streaming dan hiburan digital, langganan layanan kecerdasan buatan (AI), pembelian data digital, serta top up gim daring dari luar negeri.
Enam Issuer Awal
Sebelum berlaku penuh, SPP-TDLN melalui pengujian di lingkungan sandboxing dan periode stabilisasi untuk memastikan kesiapan sistem, proses bisnis, pertukaran data, dan integrasi dengan pihak terkait. Pemungutan dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk Menteri Keuangan, yakni bank atau lembaga selain bank yang memfasilitasi pembayaran transaksi digital luar negeri, disebut issuer.
Pada tahap awal, enam issuer telah ditunjuk:
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Tabungan Negara
- PT Bank Syariah Indonesia (Persero)
- PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja)
Issuer lainnya saat ini masih menjalani pengujian di lingkungan sandboxing dan akan segera memasuki periode stabilisasi sebelum ditunjuk sebagai pemungut PPN.
Transfer Dana dan Remittance Bukan Objek PPN
DJP menekankan tidak ada penambahan objek PPN. Transfer dana dari luar negeri dan remittance pekerja migran bukan objek PPN. Terkait data, DJP menyatakan sistem ini tidak ditujukan untuk memantau rekening masyarakat. Data transfer dana dan remittance hanya digunakan sebagai data pendukung untuk memetakan dan menganalisis transaksi digital luar negeri, dengan pelindungan data sesuai UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Dokumen Setara Faktur Pajak
Dokumen pemungutan PPN yang diterbitkan issuer kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Pembeli yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengkreditkannya sebagai Pajak Masukan, dengan syarat alamat surel atau nomor telepon pada dokumen telah terdaftar di administrasi DJP dan ketentuan pengkreditan lainnya terpenuhi.
Jika PPN terlanjur dipungut padahal seharusnya tidak, konsumen dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Penyelenggara SPP-TDLN melalui issuer yang memungut.
Manfaat dan Layanan Informasi
Menurut DJP, kebijakan ini menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan (level playing field) antara pelaku usaha dalam dan luar negeri. Bagi konsumen, SPP-TDLN menghilangkan keharusan menyetor PPN secara mandiri atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri.
“Penerapan SPP-TDLN diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemungutan PPN, memperkuat kepatuhan perpajakan, serta memberikan perlakuan perpajakan yang setara,” kata Bimo, seraya menambahkan bahwa pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya.
Berita ini disusun berdasarkan PMK Nomor 49 Tahun 2026 dan Siaran Pers DJP. Untuk analisis dampak spesifik terhadap transaksi atau kewajiban perpajakan Anda, konsultasikan dengan tim konsultan pajak kami.